Pulau Enggano merupakan satu dari 111 pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Dikenal dengan keindahan alam, biodiversitas tinggi, serta budaya asli suku Enggano, pulau ini sesungguhnya memiliki potensi besar.
Namun, di balik keindahannya, tersembunyi kenyataan pahit: keterpencilan, minimnya infrastruktur, dan ketergantungan total pada jalur laut membuat Pulau Enggano sangat rentan terhadap keterisolasian.
Kini, pulau itu menghadapi krisis akut. Sekitar 4.000 penduduk lokal hidup dalam keterbatasan ekstrem. Selama lebih dari sebulan, kapal pengangkut logistik dan penumpang dari Pelabuhan Pulau Baai tak beroperasi. Tanpa jalur transportasi utama, seluruh kebutuhan pokok dari luar tidak bisa masuk, dan hasil panen warga tak bisa dikirim keluar.
BAB II: Ketika Lautan Menjadi Penjara
1. Tak Ada Kapal, Tak Ada Harapan
Satu-satunya akses reguler ke Pulau Enggano adalah melalui kapal penumpang dan barang yang biasa berlayar dari Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, dengan jadwal dua kali sepekan. Namun, cuaca buruk selama berhari-hari, ditambah masalah mesin dan logistik dari operator kapal, menyebabkan pelayaran dihentikan sementara tanpa kepastian.
Kapal kargo KM Sabuk Nusantara, yang menjadi andalan warga, belum beroperasi kembali karena alasan perbaikan teknis dan keterbatasan anggaran.
Warga pun hanya bisa menunggu. Sinyal komunikasi buruk membuat mereka kesulitan menyampaikan kondisi mereka ke luar. Lautan luas yang dulu menjadi jalur perdagangan kini berubah menjadi pagar isolasi.
2. Harga Barang Melonjak
Dengan ketiadaan kapal, suplai barang dari daratan Bengkulu terhenti. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis:
- Beras: dari Rp11.000/kg menjadi Rp22.000/kg
- Minyak goreng: dari Rp15.000/liter menjadi Rp35.000/liter
- Gula: dari Rp14.000/kg menjadi Rp30.000/kg
Warga yang sebelumnya hidup dari hasil kebun dan laut kini kesulitan mempertahankan keseharian mereka. Bahkan, untuk membeli barang dengan harga tinggi pun sudah tidak ada lagi stok yang bisa dibeli.
BAB III: Hasil Panen Membusuk, Nelayan Tak Bisa Melaut
1. Panen Tak Terserap
Pulau Enggano dikenal dengan hasil panen pertanian seperti kelapa, pisang, ubi, dan jagung. Petani biasanya menjual hasil mereka ke Bengkulu untuk diserap pasar. Namun kini, ratusan ton hasil panen menumpuk tanpa bisa dikirim keluar. Bahkan, banyak yang membusuk di ladang karena tak ada tempat penyimpanan dan tidak ada kapal.
2. Nelayan Berhenti Melaut
Laut Enggano kaya dengan ikan seperti tongkol, kerapu, dan cumi. Namun, nelayan tidak lagi bersemangat untuk melaut. Hasil tangkapan tidak bisa dijual keluar, es batu untuk mengawetkan ikan pun habis. Akibatnya, aktivitas ekonomi utama masyarakat lumpuh.
BAB IV: Warga Terancam Gizi Buruk dan Krisis Kesehatan
1. Persediaan Obat Menipis
Puskesmas Pulau Enggano hanya memiliki stok obat untuk dua minggu. Setelah sebulan tanpa kiriman, obat-obatan esensial seperti antibiotik, penurun panas, dan obat lambung nyaris habis. Pasien harus ditangani dengan alat seadanya. Tidak ada dokter tetap, hanya beberapa perawat yang berjibaku menangani ratusan pasien dengan gejala demam, infeksi saluran pernapasan, dan luka terbuka.
2. Balita dan Lansia Paling Terdampak
Balita di Desa Meok, Malakoni, dan Apoho mulai menunjukkan gejala gizi buruk ringan. Makanan bergizi seperti telur, susu, dan sayuran segar sulit diperoleh. Lansia dan ibu hamil juga berada dalam kondisi kritis karena akses vitamin, makanan tambahan, dan pelayanan medis sangat terbatas.
3. Tak Ada Jalan Evakuasi
Salah satu kasus menyayat hati adalah seorang ibu hamil yang harus menunggu dua minggu untuk evakuasi ke Bengkulu karena kapal tidak tersedia. Ia akhirnya melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga medis terlatih, berisiko tinggi mengalami komplikasi.
BAB V: Suara dari Pulau yang Terabaikan
1. Kesaksian Warga
“Kami tidak bisa kemana-mana. Mau jual pisang dan kelapa, kapal tidak datang. Mau beli beras, di toko juga habis. Anak-anak makan hanya ubi rebus.”
– Linda, warga Desa Kahyapu.
“Kami menjerit tapi siapa yang dengar? Telepon susah sinyal, kami tidak bisa mengadu ke mana-mana.”
– Yusuf, nelayan di Desa Malakoni.
2. Pemerintah Desa Menyerah
Aparatur desa sudah menghubungi dinas perhubungan dan pemda, namun tidak ada jawaban pasti kapan kapal kembali beroperasi. Surat permintaan bantuan sudah dikirim ke provinsi, bahkan ke pusat, namun belum ada respon konkret.
BAB VI: Apa yang Salah? Mengurai Akar Masalah
1. Ketergantungan pada Jalur Laut Tunggal
Ketiadaan pelabuhan udara atau jalur alternatif membuat pulau ini sangat bergantung pada kapal logistik. Tidak adanya sistem transportasi darurat seperti helikopter logistik, memperparah keterisolasian saat darurat.
2. Kapal Perintis Tak Konsisten
Kapal Sabuk Nusantara yang dikelola Kementerian Perhubungan sering tidak menepati jadwal karena anggaran, cuaca, atau masalah teknis. Tidak ada sistem cadangan bila kapal utama bermasalah.
3. Lemahnya Sistem Komunikasi
Jaringan seluler dan internet sangat buruk. Bahkan untuk menghubungi kota, warga harus naik ke bukit mencari sinyal. Ini membuat kondisi darurat sulit dikomunikasikan secara cepat.
BAB VII: Seruan dan Tuntutan Warga Enggano
1. Kirim Bantuan Segera
Warga meminta pemerintah pusat mengirim:
- Kapal logistik darurat membawa beras, minyak, obat-obatan.
- Tim medis untuk penanganan darurat.
- Personel TNI/Polri untuk membantu distribusi logistik dan keamanan.
2. Bangun Infrastruktur Darurat
Enggano memerlukan:
- Lapangan udara permanen atau helipad yang bisa digunakan saat darurat.
- Cold storage agar hasil panen tidak membusuk.
- Komunikasi satelit yang aktif setiap waktu.
3. Jadwal Kapal Tetap dan Alternatif
Pemerintah harus menjamin kehadiran armada cadangan yang siap menggantikan kapal utama bila rusak atau cuaca buruk. Kapal milik TNI AL atau Bakamla bisa dijadikan alternatif.
BAB VIII: Tanggapan Pemerintah – Terlambat dan Setengah Hati
Baru setelah berita viral di media sosial dan diliput beberapa media nasional, pejabat pemerintah mulai bersuara. Namun hingga artikel ini ditulis, kapal bantuan belum juga sampai.
- Pemprov Bengkulu menyatakan tengah “berkoordinasi”.
- Kementerian Perhubungan menyebut adanya “kendala teknis kapal”.
- Kementerian Sosial menjanjikan bantuan sembako, tapi belum jelas waktu pengiriman.
BAB IX: Harapan dan Masa Depan Pulau Enggano
Kisah pilu ini mengingatkan kita bahwa pembangunan Indonesia belum merata. Di saat kota besar membicarakan AI, fintech, dan smart city, ada 4.000 jiwa di Enggano yang masih berjuang untuk makan dan bertahan hidup.
Pulau Enggano seharusnya bukan hanya dijadikan objek wisata eksotis atau riset ilmiah, tetapi juga rumah yang layak dihuni oleh warganya. Pemerintah harus membuktikan bahwa negara hadir bukan hanya saat kampanye atau peringatan Hari Nusantara, tetapi juga dalam kesunyian dan penderitaan.
Penutup: Saatnya Negara Hadir, Bukan Sekadar Janji
Empat ribu warga Enggano bukan angka statistik. Mereka adalah manusia, anak-anak, ibu, ayah, dan lansia yang berhak hidup layak seperti warga Indonesia lainnya. Keterisolasian yang mereka alami adalah bentuk kegagalan negara memenuhi janji keadilan sosial dan pembangunan yang merata.
Dalam situasi seperti ini, tidak cukup hanya bersimpati. Diperlukan tindakan nyata: kapal pengangkut harus segera dikirim, infrastruktur transportasi harus dibangun, dan sistem logistik harus dibenahi. Karena sebuah bangsa tidak boleh membiarkan satu pun rakyatnya sekarat dalam sunyi.